Sekilas perjuangan pembentukan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh – Hal 3

oleh Propinsi Sumatera Tengah,melihat realita itu H.Muchtaruddin dan kawan kawan tidak berputus asa.dengan kondisi yang masih dalam suasana yang memperihatinkan H.Mukhtaruddin,dkk terus berjuang untuk mengupayakan untuk berdirinya sekolah sekolah guna mencerdaskan kehidupan  anak anak Kerinci.tidak berapa waktu kemudian,Ketika itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof MR.H.Muhammad Yamin mengunjungi Kerinci dalam rangka Kampanye Pemilu tahun 1955, H.Muchtaruddin bersama beberapa orang tokoh masyarakat Kerinci lainnya berhasil memperjuangkan berdirinya SMA Negeri,SGA Negeri,STM Negeri dan SKP Negeri.

Dibidang Politik,sesuai dengan maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1946, Partai Partai Politik terus dikembangkan dan dimantapkan,dan dalam waktu yang bersamaan berdiri pula organisasi non politik yang bergerak dalam bidang pelestarian kebudayaan dan adat istiadat yang diberi nama ” Majelis Kerapatan Adat Alam Kerinci “( MKAAK) organisasi ini dipimpin oleh H.Abdul Kadir Djamil, H.Idris Depati Singo Lago  dan M.Sulut Ngabi Teh Setio Bawo

Pada tanggal 16 Maret 1954 rakyat Kerinci kembali menyuarakan aspirasinya dengan cara kembali mengirimkan surat kepada pemerintah pusat di Jakarta  agar memperhatikan keinginan rakyat Kerinci.Surat tersebut ditandatangani oleh seluruh Kepala Mendapo, Partai partai Politik dan MKAAK. pada  sidang Pleno DPRS ke 4  Kabupaten PSK  surat rakyat Kerinci kembali dibicarakan-sidang  kemudian memutuskan membentuk komisi beranggotakan lima orang yang selanjutnya dikenal dengan nama ” Komisi Lima” dan sebagai ketuanya ditunjuk Bupati PSK, Komisi ditugaskan mengumpulksn data  yang lengkap perihal pemekaran Kabupaten PSK.

Hasil pemantaun Komisi Lima ini pada bulan Februari 1956 di bahas di dalam sidang Pleno DPRS Kabupaten PSK(Prof.H.Idris Jakfar,SH ) .kesimpulan akhir sidang menyetujui untuk membagi Kabupaten PSK menjadi Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Pesisir Selatan,dan pada bulan September 1956  Kabupaten  PSK  mengutus  delegasi yang dipimpin Bupati PSK  Oedin  menghadap Gubernur  Sumatera Tengah dan Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu sedang berada di Sumatera Barat,guna membicarakan hal tersebut.

Dilain pihak  para  tokoh tokoh dan pemuda putra daerah Kerinci yang  berada di Padang dan di Jambi secara aktif ikut melakukan perjuangan melalui pendekatan informal kepada Kabinet dan DPR-RI di Jakarta,para tokoh tokoh pemuda saat itu antara lain adalah: Djanan Thaib Bakri, Idris Djakfar,Amry Payung dan Yatim Abas dari Padang, sedangkan tokoh tokoh Pemuda Kerinci  dari Jambi  yang terlibat secara aktif antara lain adalah: H.Husein Bakri (Majsyumi) H.Ramli Departi Parbo Singo, Chatib Nurdin( N U ) H.Samin Ali (PERTI)  Zainal Abidin Sati (PSII) dan Affan Murad (PNI)

Akibat gencarnya tuntutan rakyat akhirnya pemerintah pusat mengutuskan MR.Amrah Muslimin  ke Kerinci untuk menyelesaikannya, didampingi Patih Amir Hamzah Datuk Tongga (Mewakili Gubernur Sumatera Tengah)  rombongan sampai di Sungai Penuh pada tanggal 26 September 1956. dan pada hari juga dilaksanakan rapat khusus dengan seluruh epala  Djawatan/instansi, para tokoh tokoh masyrakat,pemimpin partai partai politik,Pemuka pemuka adat, dan alim ulama bertempat di Gedung Nasional Sungai Penuh

Pada kesempatan rapat itu telah berbicara wakil rakyat Pesisir Selatan Ma’arifat Umar dan  wakil rakyat Kerinci H.Muchtaruddin,para wakil wakil rakyat dari masing masing daerah itu menyampaikan aspirasi dan kehendak rakyat agar segera merealisir pemekaran Kabupaten PSK menjadi Kabupaten Kerinci dengan ibukotanya Sungai Penuh  dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan ibu kotanya Painan.Kebijaksanaan ini dipandang perlu mengingat luasnya wilayah Kabupaten PSK,sehingga dengan Pemekaran ini diharapkan dapat menghindari keterlambatan dalam pembangunan

Pada saat perjuangan otonomi mulai menampakkan titik terang, terjadilah peristiwa pengambilan kekuasaan oleh Ketua Dewan Banteng Letkol  Ahmad Husein dari Gubenur Ruslan Muljoharjo  pada tanggal  20 Desember 1956 (Prof.H.Idris Djakfar,SH)yang melahirkan Pemerintah Revolusioner RI (PRRI).Peristiwa ini telah mempengaruhi konsentrasi pejuangan.Untuk menjaga kesatuan maka pada awal Januari 1957 dibentuk Badan Konggrees Rakyat Kerinci (BKRK) dan H.Muchtaruddin terpilih sebagai Ketua BKRK.

H.Djafar Sidik Bakri ( DASIBA- Dalam Kehidupan dan Perjuangan 1926-1995) menyebutkan  situasi politik didaerah Sumatera Tengah pada saat itu semakin gawat dengan terbentuknya  Dewan Banteng, setelah  Dewan Banteng dibentuk oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein yang  juga dibelakangnya berdiri  Partai Masyumi dan PSI, maka kegiatan PKI Sumatera Tengah tetap dincar setiap saat,Setelah itu Partai Nasional Indonesia (PNI) juga menjadi inceran.Pada pertengahan bulan Maret 1957,terbetik berita dari Singapura  (sumber  berasal dari wartawan Antara) ,bahwa Letnan  Kolonel Ahmad Husein berada di Singapura  dalam rangka droping senjata senjata dari Singapura untuk persiapan terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Tengah

Sekitar Pertengahan bulan Maret 1956,terdengar kabar Propinsi Sumatera Tengah bakal dijadikan 3 Daerah Propinsi yakni Propinsi Sumatera Barat,Propinsi Riau dan Propinsi Jambi, Dasiba

Halaman berikutnya…