Kado Istimewa di Hari Spesial Keraton Surakarta

Surakarta –  1 September 75 tahun silam, ada peristiwa besar di negeri ini, yaitu bergabungnya pertama kali dua kerajaan besar di tanah Jawa, Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peringatan 75 tahun Maklumat Paku Buwono (PB) XII dan Mangkunegaran (MN) VIII tanggal 1 September 1945, hanya dilakukan sederhana.

Namun pada momentum ini, sebenarnya ada kado istimewa untuk Keraton Surakarta.

Direktur Eksekutif Lembaga Hukum Kraton Kasunanan Surakarta (LHKS) KPH Eddy Wirabumi mengatakan, kado istimewa itu turunnya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 330.K / Pdt / 2020 tanggal 27 Februari 2020.

“Tentunya putusan ini akan bermanfaat sebagai payung hukum untuk rekonsiliasi kerukunan keluarga Kraton Kasunanan Surakarta,” ungkap KPH Eddy Wirabumi, Selasa (1/9/2020).

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 330.K / Pdt / 2020 tanggal 27 Februari 2020, intinya adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, dan Pengadilan Tinggi (PT) terkait pembubaran Lembaga Dewan Adat (LDA) dan Yayasaan Keraton Surakarta.

“Kejadian 2004 lalu, dimana Lembaga Dewan Adat (LDA) sebagai lembaga yang menobatkan Raja Keraton Kasunanan PB XIII Hangabehi. Namun kala itu ada pihak lain yang tidak berkenan,” lanjut Wirabumi.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), harus dipatuhi semua pihak-pihak yang terkait.

“Sekali lagi ini adalah kado istimewa untuk menyatunya semua pihak dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan Jawa yang bersumber dari Keraton dalam bingkai NKRI,” kata putra menantu PB XII itu.

Menurut Eddy Wirabumi, putusan MA diterima menurut pertimbangan sarana untuk kerukunan keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta.

“Agar tercapai lagi seluruh keluarga besar dinasti Mataram dalam semangat kekeluargaan, cinta kasih, Pelestarian budaya, Nguri-nguri budaya,” pungkas Wirabumi.

rri.co.id