Bali dan “National-Building” Dalam Pusaran Sejarah Indonesia

minews.id/Perang Puputan Margarana

Denpasar – Ungkapan Presiden Pertama RI Ir. Soekarno dalam pidatonya tentang JAS MERAH merupakan kepanjangan (yang saat ini lebih populer); “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah” yang dilontarkan pada Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1966. Sebenarnya, kalimat aslinya “Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah”. Tapi walaupun perbedaan redaksi kalimatnya, tapi subtansinya sama bahwa Sejarah adalah sangat penting sehingga harus hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Entah apa sebabnya ungkapan berharga dari Bung Karno itu kini sepertinya ada pihak yang berusaha mengenyampingkan atau melupakan. Itu terbukti dari sempat bergulirnya isu penghapusan pelajaran sejarah di sekolah pada pertengahan tahun 2020. Untungnya, isu itu segera dibantah oleh Mendikbud Nadiem Makarim bahwa tidak benar ada kebijakan penghapusan pelajaran sejarah di kurikulum nasional. “Itu FGD internal. Pada FGD internal itu membahas penyederhanaan kurikulum. Itu masih opsi tidak akan dilakukan sampai tahun 2020. Di tahun 2021 baru masih prototyping di sekolah penggerak terpilih, bukan dalam skala nasional,” katanya.

Tentu saja kita berharap pelajaran sejarah tetap dipertahankan di dunia pendidikan Indonesia, sebab jika tidak, apa jadinya bangsa ini, jika generasi yang akan datang tak banyak mengetahui sejarah bangsanya sendiri dan sejarah dunia? Tentu, dampak negatifnya akan semakin besar, diantaranya akan kehilangan jati dirinya. Jika pelajaran sejarah dihapus banyak generasi akan datang tidak tahu betapa hebatnya perjuangan bangsa Indonesia pada masa lalu. Semua perlawanan bangsa Indonesia, terutama melawan penjajah Belanda, dilakukan dengan peralatan yang kalah modern dengan yang dimiliki persenjataan Belanda.

Perlawanan itu hampir merata semua daerah dan semua pulau yang memiliki penghuni yang memiliki struktur sosial seperti Kerajaan dan suku. Tentang perjuangan para pahlawan nasional seperti Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, hingga Kerajaan Mataram era Sultan Agung itu telah banyak diketahui orang. Tapi yang belum banyak diketahui generasi milenial, betapa gigihnya Kerajaan dan Rakyat Bali melawan penjajah Belanda dan komunisme.

Di Bali, sejarah mencatat terjadi lima kali perang puputan melawan penjajah Belanda. Sejarah perang puputan pertama kali terjadi pada tahun 1846 dan terkahir kali terjadi pada tahun 1946. Perang puputan Rakyat Bali melawan Belanda menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar bisa mencapai puluhan ribu orang.

Pada salah satu perang Puputan Badung telah gugur di pihak rakyat Bali mencapai 7.000 orang, termasuk para raja dan kerabat istana serta para pahlawan dari ketiga puri, Kesiman, Denpasar dan Pemecutan.

Pada 20 September 1906, tiga kerajaan yakni Puri Kesiman, Puri Denpasar dan Puri Pemecutan mengumumkan perang puputan melawan kolonial Belanda yang berkedudukan di Batavia. Perang ini dipicu oleh taktik licik pihak kolonial Belanda yang menuduh rakyat Sanur mencuri barang-barang milik saudagar China yang diangkut oleh kapal Sri Komala berbendera Belanda yang terdampar di Pantai Sanur pada tahun 1904.

Kwee Tek Tjiang, pemilik barang, telah membuat laporan palsu kepada utusan raja dan menyatakan rakyat telah mencuri 3.700 ringgit uang perak serta 2.300 uang kepeng. Laporan tanpa bukti itu tentu saja tidak dipercaya oleh utusan raja. Karena utusan raja tidak mempercayai laporan palsu tersebut, pihak kolonial Belanda mengeluarkan ultimatum yakni mendenda Raja Badung, I Gusti Ngurah Denpasar (Badung merupakan otoritas tiga kerajaan, yakni Kesiman, Denpasar dan Pemecutan) sebesar 3.000 ringgit (7.500 gulden).

Jika Raja Badung tidak mau membayar denda sampai batas tanggal yang ditentukan 9 Januari 1905, maka wilayah Badung akan diserang secara militer oleh pihak kolonial Belanda. Karena rakyat Badung tidak bersalah, maka tantangan tersebut diladeni dengan perlawanan. Ribuan korban dalam empat perang puputan.

Perang puputan terakhir meletus setelah proklamasi kemerdekaan 1945, pada masa-masa perang kemerdekaan kembali terjadi perang puputan di wilayah Kabupaten Tabanan. Adalah Desa Marga, Kecamatan Marga, menjadi tempat bersejarah yang menandai bagaimana rakyat Indonesia, khususnya rakyat Bali gigih menentang segala bentuk penjajahan.

Pada tanggal 20 November 1946, terjadi pertempuran habis-habisan antara pasukan Ciung Wanara dibawah pimpinan LetKol. I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan NICA (pasukan yang dibonceng penjajah Belanda). Pertempuran sengit diatas kebun jagung di Banjar Kelaci itu membuat I Gusti Ngurah Rai beserta segenap pasukannya gugur dalam membela Tanah Air, NKRI.

Pada tahun 1960-an kesetiaan Rakyat Bali pada NKRI dan Pancasila diuji lagi, tapi kali ini ancaman muncul dari komunisme. Aksi sepihak PKI di Bali 1965 itu ditandai dengan aksi 14 Januari, Gerombolan BTI melakukan perusakan atas tanaman jagung di atas tanah tersebut, lalu menduduki dan menggarap sawah itu.

Aksi-aksi sepihak yang serupa terjadi berkali-kali, dan biasanya BTI berhadapan dengan para pemilik sawah dari kalangan pemeluk agama Hindu yang anggotanya PNI. Dalam salah satu insiden soal tanah, 4 Maret 1965, beberapa anggota PKI menyerang beberapa anggota PNI dengan parang dan senjata tajam lainnya. Orang-orang PKI juga secara tebuka menghujat dan menghina keyakinan agama Hindu.

Tetapi, situasi berbalik beberapa bulan setelah kudeta G30S  PKI Gagal tahun 1965. Para pendukung PNI dan kaum Hindu balik menyerang PKI lebih keras lagi itu sebagian sempat di Film Gie (Soe Hok Gie). Banyak sumber yang menyebutkan konflik PKI melawan masyarakat Hindu/PNI saat itu membawa korban sekitar 80.000 orang. Banyak yang melukiskan kengerian bentrok melawan PKI di Bali jauh lebih mencekam daripada daerah manapun di Tanah Air, termasuk di Jawa.

Bahkan, agar pembantaian tampak religius, maka dilaksanakan ritual Nyupat. Pertikaian PKI Bali dengan warga Hindu PNI sudah banyak ditulis dalam karya-karya jurnalistik maupun penelitian ilmiah di antaranya  Karya Proof reader 1967, dimuat lengkap dalam buku The Indonesian Killings 1965-1966, Robert Cribb, 1990.

Rangkaian fenomena di atas menunjukkan Sejarah mempunyai fungsi penting untuk membentuk National-Building. Karena memang pengertian bangsa, menurut Ernest Renan, adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan nasib, latar belakang, sejarah, dan cita-cita yang sama.

Menurut dia, pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau kesamaan suku bangsa, tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapainya lagi di suatu masa depan. Hasrat bersatu yang didorong oleh persamaan sejarah, dan cita-cita meningkatkan rakyat menjadi bangsa.

Di sinilah, terlihat relevansi ungkapan Bung Karno yang populer sampai saat itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1961, yakni “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya”. Menghargai Pahlawan di masa lalu hanya mungkin jika bangsa ini memahami sejarah. Dengan ungkapan berbeda, Mendikbud Nadiem menyebut “Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kolektif memori yang membangunkan dan menginspirasi”.

Kolektif memori itu adalah sejarah yang berisi rangkaian kejadian di masa lalu. Dengan sejarah itu, seseorang atau bangsa bisa belajar masa lalunya untuk dipahami dan dianalisis agar kejadian buruk dan kegagalan tidak terulang, sementara yang baik diteruskan.

Belajar sejarah pada zaman penjajahan Bangsa Indonesia akan menarik kesimpulan pentingnya kemerdekaan, persatuan, dan kemajuan teknologi untuk mempertahankan kedaulatan. Belajar pada sejarah Pengkhianatan PKI akan menyadarkan pentingnya waspada pada ideologi Komunis. Masih banyak lagi yang lainnya. Dengan uraian di atas tak ada alasan ke depan menghapus pelajaran Sejarah justru seharusnya perlu ditingkatkan lagi, karena penting mempertahankan jati diri bangsa sekaligus untuk kemajuan bersama.

*) Penulis adalah Advisor di Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) Regional Bali, Pengurus Pusat Alumni Unair/Departemen Organisasi, mantan Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR RI tahun 2005, mantan Staf Ahli DPR RI 2008, mantan Tim Ahli DPD RI 2013.

ANTARA