SEWINDU KEBUDAYAAN DI BATAS REZIM (Refleksi 8 Tahun “Kebudayaan” Bahari Berkesan & Tantangan di Era Digital)

SEWINDU KEBUDAYAAN DI BATAS REZIM (Refleksi 8 Tahun “Kebudayaan” Bahari Berkesan & Tantangan di Era Digital)

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, terlebih sebuah nikmat yang datang dan menjadi peristiwa penting dihari Jum’at (11/1)yang penuh barokah dihari ini . Disebut sebagai peristiwa penting karena momentum inilah yang ikut menenrukan mata angin dan masa depan kebudayaan Ternate dimasa akan datang. Peristiwanya adalah Pelantikan Pejabat Dinas Kebudayaan Kota Ternate, sebuah dinas yang baru terlahir semenjak sejarah roda pemerintahan daerah di negeri ini.

Prosesi Pelantikan Pejabat Pemerintah Kota Ternate Jum’at, 11 Januari 2019

Konteksnya bukan pada pribadi siapa yang telah dilantik dan diberi amanah untuk mengemban tugas dan program-program kebudayaan kota Ternate semata melainkan yang lebih penting adalah kemampuan sumber daya aparatur kebudayaan dalam memanfaatkan peluang sekaligus menjawab berbagai tantangan dan dinamika kebudayaan yang terus berdialektika seiring perubahan zaman.

Tempus Mutantur, et nos mutanur in illid, artinya bahwa waktu berubah dan kita ikut berubah juga didalamnya. Sebuah pepatah Latin yang memberikan kita kepastian akan sebuah jawaban tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Tak ada yang abadi dan yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Tidak ada manusia manapun yang tidak berubah sepanjang masa. Yang berbeda hanyalah upaya adaptasi atas perubahan itu sendiri. Perubahan akan tetap terjadi entah secara cepat atau lambat, perubahan tersebut diinginkan ataupun tidak diinginkan tetap akan terjadi pada setiap tananan kehidupan manusia.

Jika demikian adanya maka, pertanyaan sekaligus tantangan terbesar kita adalah bagaimana cara atau metode apakah yang dapat kita gunakan untuk melestarikan warisan budaya masa lalu agar tetap lestari dan bernilai bagi masa kini dan generasi masa depan? Dalam konteks itulah berbagai kebijakan pemerintah diarahkan pada upaya bersama mewujudkan cita-cita kebudayaan bangsa. Diakui bukanlah hal mudah, butuh strategi dan mnajerial yang mumpuni untuk mewujudkan impian yang inginkan bersama tentunya. Secara nasional kita kenal dengan apa yang disebut dengan Strategi Kebudayaan yang terlahir dari rumusan Kongres Kebudayaan 2018 lalu.

Terlebih di era digital dan marketing saat ini yang penuh dengan peluang sekaligus tantangan terlebih bagi kalangan kaum milenial. Kebudayaan berbasis cyber seolah semakin menggeliat, melintasi lintas batas tanpa sekat. Ruang jejaring sosial seolah tanpa tembok pemisah yang menembus cakrawala, kreatifitas semakin mendapatkan tempat tanpa mengenal identitas maupun usia yang berlaku umum lintas generasi tua maupun muda dalam beragam pilihan berdasar kebutuhan sekaligus keinginan. Realitas ini tentunya merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk menempatkan kebudayaan tidak sebatas warisan melainkan juga sebagai imvestasi jika dikelola dengan baik bagi upaya meningkatkan kualitaas hidup dan kesejahteraan rakyat. Hal inipun tidak terbatas pada apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pusat semata melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Tidak pula melulu berkantor pada gedung atau bangunan permanen melainkan dimanapun dapat dilakukan termasuk melalui segenggam alat komunikasi sederhana berupa telepon celular. Dunia seolah dalam genggaman. Inilah fakta atau realitas di era digital yang berdampak pada semua lapisan sendi tatanan kehidupan masa kini.

Realitas inipula mendorong lahirnya berbagai komunitas dengan keragaman orientasi programnya masing-masing. Seolah tak mau kalah, institusi pemerintahpun harus mampuh beradaptasi dengan tuntutan zaman tersebut. Dalam perspektif sosiologi kebudayaan sesungguhnya hal ini dapat ditafsir pada dua aras utama. Pertama; sebagai wujud kepedulian dan penyelamatan nilai-nilai dan warisan budaya ditengah ancaman kepunahan sembari berusaha melestarikannya; kedua, mengembangkan/mengelola atau memanfaatkannya sebagai sebuah investasi melalui laku kreatifitas berbasis pada produksi intelektual dan industri.

Sejalan dengan apa yang disebutkan terakhir ini maka kebudayaan bukan sekedar berkutat pada urusaan warisan atau tinggalan masa lalu semata melainkan menjdi sumber bagi faktor penentu upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Upaya pemerintah daerah Kota Ternate membentuk Dinas Kebudayaan dengan demikian merupakan sebuah terobosan spektakuler meskipun agak terlambat (mengapa bukan sejak dahulu) ketika menempatkan kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi misi Bahari Berkesan yang berlangsung selama dua periode pemerintahan kelak. Meskipun demikian, poin pentingnya adalah kesadaran kolektif kita akan pentingnya kehadiran institusi kebudayaan dalam kelembagaan pemerintah daerah yang diharapkan mampuh melestarikan warisan budaya bangsa sekaligus mendongkrak kinerja sektor kebudayaan menjadi sektor yang benar-benar mampuh mensejahterakan rakyat secara adil dan merata atau secara inklusif. Demi terwujudnya hal tersebut maka, kita dituntut untuk bergandengan tangan dan langkah untuk bersama-sama mewujudkannya. Bukan semata menjadi tanggungjawab pemerintah kota Ternate semata melainkan kita semua.

Sebagai pribadi yang telah bergelut dalam dunia kebudayaan dan kepariwisataan kurang lebih delapan tahun terakhir, saya menilai pendekatan kepariwisataan masih relevan untuk diadaptasikan untuk menelaah konteks kerja dan ruang lingkup kebudayaan yaitu dengan melibatkan berbagai aktor dan pelaku pembangunan sebagai poin penting dalam mewujudkan strategi kebudayaan masa depan. Pendekatan kepariwisataan yang dimaksud tersebut adalah dikenal dengan ABG CM (Akademisi, Business, Government, Community dan Media).

Selama delapan tahun bergelut dan “menyemut” dalam urusan kepariwisataan dan kebudayaan (heritage) dibawah panji kuasa Bahari Berkesan (Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan) saya menyimpulkan kedua sektor ini (kepariwisataan & kebudayaan) tak bisa dilepaskan satu dari lainnya, seolah kita bicara ikhwal Ayam dan Telur. Perdebatan yang tak pernah usai dari segi asal usul maupun peranan dari keduanya.

Walikota Ternate Dr.H. Burhan Abdurrahman, SH.MM saat memberikan sambutan Pelantikan Pejabat Pemerintah Daerah Kota Ternate Jum’at. 11 Januari 2019 di Aula Kantor Walikota Ternate

Pemerintah Kota Ternate menjelang dua tahun berakhir masa jabatannya Walikota Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH.MM, seolah tak tinggal diam, terus berupaya semaksimal mungkin bagi masyarakat di negeeri tercinta ini. Terus mengembangkan berbagai program melalui regulasi kebijakan yang berorientasi pada upaya menigkatkan kesejahteraan rakyat termasuk melalui perangkat kelembagaan daerah yang disebut Dinas Kebudayaan.

Meskipun diakui bahwa hal demikian bukanlah soal gampang, karena selain dibutuhkan sumber daya manusia aparatur yang memadai juga diperhadapkan pada persoalan struktural yang berbenturan dengan berbagai persoalan koordinasi berlapis antara Kota dengan Provinsi maupun pemerintah pusat. Selain itu pula, kita diperhadapkan pada peran otoritaas lintas sektor dan aktor (pelaku) mengingat urusan kebudayaan tidak ansih menjadi tanggungjawab Dinas Kebudayaan atau pemerintah daerah semata, melainkan menjadi tanggungjawab bersama kita semua sebagai insan kebudayaan.

Di bagian akhir tulisan ini, perkenankan saya menyampaikan selamat kepada Pemerintah Kota Ternate dengan sukses melaksanakan prosesi Pelantikan para Pejabat Dinas Kebudayaannya pada hari ini Jum’at (11/1). Semoga amanah yang diemban dan janji yang diucapkan melalui prosesi sumpah jabatan tidak sekedar menjadi untaian kalimat berbunyi yang kemudian menjadi janji yang terabaikan.

Salam Kebudayaan !!!

Oleh : Rinto Taib, S.Sos. MSi penulis adalah Dosen IAIN Ternate dan Pegiat Kota Pusaka