“PANCASILA” KEBUDAYAAN TERNATE (Menanti Sang Navigator di Tengah Pusaran Arus)

“PANCASILA” KEBUDAYAAN TERNATE (Menanti Sang Navigator di Tengah Pusaran Arus)

Sejarah panjang tata kelola pemerintahan daerah kota Ternate sejak kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945, baru kini urusan Kebudayaan tidak lagi bersandar pada dinas tertentu lagi sebagaimana sebelumnya pernah terjadi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Hal ini merupakan kemajuan cara berpikir dan sebuah kesadaran kolektif pemerintah kota Ternate, DPRD, komunitas dan stakeholder terkait lainnya dalam upaya memajukan kebudyaan daerah sebagai elemen dasar kebudayaan bangsa.

Tentu keputusan pemisahan urusan Kebudayaan bukanlah sebuah sarana distribusi kuasa dari nalar birokrasi dan formasi eselonisasi semata. Keputusan ini merupakan sebuah kesadaran moral atas tantangan dunia kebudayaan saat ini yang semakin kompleks di tengah pusaran globalisasi yang seolah menjadi keniscayaan dan sulit dibendung. Menurut penulis, kebijakan ini dianggap penting karena beberapa alasan antara lain:

Pertama: Secara nasional, katup kehidupan politik era Orde Baru yang tertutup telah terbuka pasca bergulirnya era Reformasi sehingga mendorong partisipasi publik dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam lingkup kebudayaan. Pada saat bersamaan, keputusan ini adalah sebuah kewajiban untuk mengembangkan Ternate sebagai daerah yang memiliki sekian banyak objek-objek kebudayaan ditengah arus zaman yang semakin dinamis dan pemerintah daerah dituntut untuk memiliki strategi pemajuan kebudayaan.

Kedua: Struktur sosial dan sistem nilai budaya terus berubah seiring perubahan sosial yang berpotensi pada tercerabutnya akar budaya daerah dan bangsa sehingga diperlukan konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan yang tepat untuk menjawab segala tantangan yang menyertai perubahan dimaksud.

Ketiga: Adanya Undang-undang Pemajuan Kebudayaan sebagai instrumen penting setiap insan budaya baik personal, komunal maupun pemerintah untuk berperan aktif dalam memajukan kebudayaan bangsa, termasuk pendukungan pemerintah pusat dalam mendorong terwujudnya strategi kebudayaan dimasa mendatang melalui penyelenggaraan Kongres Kebudayaan pada bulan Desember 2018 nanti.

Keempat: Tersedianya ruang apresiasi budaya yang meluas pada semua tingkatan dan kategori, dari personal, komunitas, wilayah administratif (Kabupaten/Kota) hingga antar negara (World Culture Forum), dll. Hal ini mendorong insan budaya untuk terus berkarya dalam kerangka pelestarian budaya (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) dalam bingkai besar Pemajuan Kebudayaan.

Berkenaan dengan itu semua, pemerintah daerah termasuk Kota Ternate semakin dituntut untuk memiliki konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan yang diharapkan sebagai solusi menjawab berbagai persoalan kebangsaan termasuk Keindonesiaan dalam Budaya.

Dengan demikian maka pada tingkat lokal, sekali lagi patut kita sadari bersama bahwa kebijakan pemisahan urusan kebudayaan menjadi Dinas Kebudayaan saat ini bukanlah sebuah kebijakan normatif dalam urusan distribusi kuasa semata melainkan menjadi ujung tombak memajukan daerah ini menjadi lebih baik. Oleh karenanya juga, diperlukan aktor-aktor penggerak kebudayaan yang memiliki gagasan tentang pamahaman dasar tentang kebudayaan serta tantangan-tantangan yang melingkupinya. Selain itu juga mampuh merumuskan perencanaan dasar guna mencapai tujuan normatif yang telah ditetapkan sekaligus mampuh memberikan pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai solusi menjawab tantangan dan menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.

Demi terwujudnya semua hal tersebut, pada tataran praksis, perlu dilakukan beberapa hal penting antara lain; seleksi ketat terhadap aparatur penyelenggara urusan kebudayaan dari eselon terendah hingga tertinggi dengan kriteria “Panca Sila” sebagai berikut
Sila Pertama: Memahami konsep budaya Ternate yang bersandar pada sistem, struktur, dan orientasi nilai budaya masyarakat.

Sila Kedua: Mampuh berkomunikasi aktif dalam bahasa Ternate (hal ini berkaitan dengan komitmen kebijakan untuk melestarikan bahasa daerah dari ancaman kepunahan) maupun kemampuan berbahasa asing guna menjalin kemitraan jaringan kerjasama dan berperan aktif dalam lembaga internasional seperti World Culture Forum dan lain sebagainya.

Sila Ketiga: Memahami konteks persoalan urusan cagar budaya, pengembangan kesenian, adat dan tradisi yang menjadi pilar memajukan kebudayaan daerah secara manajerial kelembagaan maupun orientasi keberpihakan yang tertuang dalam program.

Sila Keempat: Memiliki kemampuan konseptual dalam mereproduksi dan merekonstruksi pengelolaan objek-objek kebudayaan daerah secara lebih luas bukan sekedar sebagai upaya pelestarian melainkan juga memajukan dan mengembangkan kebudayaan sebagai investasi.

Sila Kelima: Memahami lokus persoalan urusan kebudayaan sekaligus memiliki Roadmap program yang spektakuler dan jaringan kemitraan ditingkat lokal, nasional maupun global (internasional) serta memiliki strategi adaptasi dan solusi yang bersandar pada komitmen dan integritas memajukan kebudayaan disertai kemampuan melakukan evaluasi dan pelaporan serta rekomendasi kegiatan untuk tahun-tahun mendatang sehingga lebih tepat sasaran dan bersifat berkelanjutan dan taat pada kebutuhan bukan keinginan.

Dari keseluruhan “Panca sila” tersebut, publikpun bertanya-tanya siapakah gerangan Sang Navigator yang akan menakodai bahtera Dinas Kebudayaan Ternate? Bagi saya, siapa orangnya? darimanapun asalnya? bagaimana jenjang karirnya? afiliasi atau agregasi dari suatu kelompok kepentingan? semua itu bukanlah hal terpenting. Melainkan, siapakah orang yang lulus uji lima sila atau Panca Sila yang disebutkan diatas.

Selain itu, hal terpenting lainnya bahwa berbagai usulan progran yang saat ini direncanakan dan dianggarkan, diperlukan pula untuk membangun atau menyediakan sarana infrastruktur kebudayaan daerah seperti: Pusat Informasi Kebudayaan, Balai Budaya Daerah serta Taman Budaya (Gedung Kesenian). Kesemuanya ini memiliki alas konsep dan program yang berbeda satu sama lainnya namun akan bermuara pada satu tujuan bersama yaitu sebagai upaya dalam mendukung Pemajuan Kebudayaan bangsa Indonesia.

Tulisan ini lebih sebagai wujud ungkapan apresiasi atas sebuah capaian prestasi Bapak Walikota Ternate Dr.Hi. Burhan Abdurrahman SH.MM serta semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong keterpisahan antara urusan kebudayaan dari lingkup kelembagaan kependidikan maupun kepariwisataan yang berlangsung selama ini.

Kebijakan untuk memisahkan bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan menjadi Dinas Kebudayaan sesungguhnya sesuatu yang luar biasa dan diapresiasi karena merupakan satu-satunya terobosan gagasan dan kebijakan yang brilian di Provinsi Maluku Utara yang diharapkan akan mendorong daerah lain disekitarnya. Sungguh merupakan sebuah kepedulian bagi upaya pemajuan kebudayaan sekaligus menjadi catatan kecil jelang Kongres Kebudayaan pada bulan Desember 2018 nanti maupun akan menjadi sebuah hadiah istimewa bagi perayaan hari jadi Ternate (HJT) Ternate ke 768. Tulisan singkat ini pula semoga menjadi bagian dari rangkaian cerita perjalanan panjang satu abad Kongres Kebudayaan (1918-2018).

Salam Pemajuan Kebudayaan.

Oleh: Rinto Taib (Dosen UMMU & IAIN Ternate)