REKONSTRUKSI KEBUDAYAAN TERNATE (Antara Museum Timur Barat, Observatorium Ilmiah & Dinas Kebudayaan)

REKONSTRUKSI KEBUDAYAAN TERNATE (Antara Museum Timur Barat, Observatorium Ilmiah & Dinas Kebudayaan)

Tanpa bermaksud mengucilkan atau mengabaikan peran dan jasa atau prestasi dan karya dari pengabdian para Walikota sebelumnya seperti: Jasin Bopeng,  Rusli Andi Atjo, M.A.M Soleman, Van Abubakar Wesplat, Dano Umar Saifuddin, ataupun Taib Armaiyn. Secara pribadi saya lebih mengenal dua Walikota sesudah dari yang disebutkan diatas, Syamsir Andili dan Burhan Abdurahman.  Syamsir Andili atau akrab disapa Ko Syam tergolong lama masa jabatannya setelah dilantik sebagai Walikota Ternate yaitu sejak tahun 1995-2010. Hal ini disebabkan karena belum diundangkannya Undang-undang yang membatasi masa jabatan seorang kepala daerah maksimal 10 (sepuluh tahun) atau dua periode sebagaimana  berlaku saat ini.

Selama kepemimpinannya, Ko Syam telah banyak melahirkan gagasan dan implementasi kebijakan melalui program pembangunan baik berjangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Membangun kota Ternate dari Kota Majang hingga bertransformasi menjadi kota Madani. “Majang” beasal dari bahasa Ternate yang berarti indah nan elok. Branding “Ternate Majang” seolah begitu melekat kuat dan tertanam dalam hati dan pikiran warga kotanya hingga saat ini meskipun kota Madani kemudian eksis namun Majang begitu menjadi tak tergantikan. Hal ini dapat dimaklumi karena kata Majang bersumber dari bahasa tempatan sehingga secara filosofis jauh lebih kuat dalam praktek interaksi dan komunikasi warganya. Apa yang telah dialukan Ko Syam patut kita apresiasi karena telah meletakkan dasar pembangunan yang kemudian menjadi begitu dibutuhkan guna menjawab tantangan ruang kota dikemudian hari. Baik pengertian ruang secara geografis, administratif maupun ruang kultural meskipun pada saat yang sama masih dianggap jauh dari harapan oleh sebagian masyarakat. Namun yang pasti bahwa semuanya telah memberikan kontribusi yang terbaik dari masa kepemimpinan mereka buat negeri tercinta dan warga yang dipimpinnya, apresiasi yang tak terhingga buat semuanya.

Think Local Act Global

Haji Bur, sapaan akrab dari Dr. Burhan Abdurahman menjadi begitu populer bukan sebagai pengusaha atau politisi melainkan sebagai birokrat sekaligus tokoh kultural dikalangan Ikatan Masyarakat Tidore (IKT) khususnya dan Maluku Utara melalui gerakan Barifolanhya. Figur pembaharu dengan memperbaharukan nilai “Barifola” sebagai warisan budaya dan kearifan lokal yang agung. Barifola adalah sebuah aksi membantu kalangan tak mampuh untuk mendapatkan rumah layak huni melalui bantuan tenaga para Mujahidin (pekerja bangunan) serta para anggota IKT yang telah mendonasikan sebagian rezekinya melalui sebuah gerakan kolektif yang bernama “gerakan calamoi (seribu rupiah)”. Dana yang terkumpul dari sumbangan sukarela inilah yang diakumulasi untuk membantu kalangan tak mampuh guna meraih kualitas hidup dengan menikmati rumah tempat tinggal yang jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya (layak huni). Hingga kini, pada Kamis (27/9) telah diserahkan kunci rumah Barifola ke-213 bagi warga kelurahan Tubo Kota Ternate Utara.

Penyerahan kunci rumah dan pemotongan pita secara simbolis. Image indotimur

Tak berhenti di Barifola yang mengantarkannya begitu populer, banyak terobosan buah karya dari ide dan gagasan kreatif Haji Bur yang berhasil ditorehkan sebagai capaian yang membingkai succes story kepemimpinannya. Barifola pada konteks ini bukan sekedar warisan sebuah kearifan masa lalu yang mewujud kesalehan sosial ditengah pengaruh modernitas yang cenderung melahirkan indivisualisme, pragmatisme, dan akumulasi keuntungan semata. Dan inilah yang membuat saya secara pribadi merasa bangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas komitmennya dalam pembangunan kebudayaan bahkan juga kemanusiaan.

Kedua hal ini merupakan orientasi dunia global yang seolah meminjam istilah Copra disebut sebagai titik balik peradaban. Membangun kesadaran kolektif global mewujudkan kerja-kerja kebudayaan dan kemanusiaan serta lingkungan sebagai isu sentral pembangunan dunia global yang saat ini mewabah. Selain menghidupkan kembali kearifan lokal masyarakat dengan semangat gotong royong untuk membantu sesama dan membangun negeri, setidaknya terdapat dua buah karya monumental yang sedang dan akan ditorehkan sebelum berakhir masa jabatannya Haji Bur sebagai Walkota Ternate kelak, yaitu:

Kondisi benteng Oranje sebelum dan sesudah Revitalisasi

Pertama: keberhasilannya dalam revitalisasi benteng Oranje dengan mengubah kesan barak militer yang dihuni baik TNI maupun Polri. Benteng oranje hingga diawal masa pemerintahannya merupakan lingkungan kumuh karena banyak terdapat hunian liar dan lapak para pedagang disekitar kawasan ini. Di era pasca kemerdekaan, sekitar kawasan benteng menjadi pusat ekonomi rakyat dengan pasar tradisional Gamalama serta terminal angkutan umum pada bagian depan benteng. Di kawasan ini pula terdapat banyak pedagang makanan dan lapak segala jenis dagangan. Kini benteng Oranje telah menjadi icon tematik Ternate sebagai kota rempah sekaligus ruang pusaka dan ruang bagi ekspresi dan apresiasi komunitas di negeri ini dengan berbagai sarana pendukung lainnya

Benteng Oranje & Pemanfaatan Ruang Pusaka

Keduu: Dengan visi kota budaya selama periode pertama kepemimpinannya Haji Bur hingga periode kedua ini seolah telah membuktikan konsistensi di jalur kebudayaan sebagai strategi pembangunan yang digawanginya. Meskipun dua tahun mendatang (2020) adalah masa akhir jabatannya sebagai Walikota Ternate, Hi. Bur seolah tak kehabisan ide dan gagasan untuk menyumbangkan program-program spektakuler dari masa kepemimpinannya. East West Cultural Observatory adalah jawabannya. Sebuah sarana observatorium ilmiah yang terlahir dari diskusi
panjang bersama penulis beserta Staf Ahli Menteri Pariwisata, Direktur Eksekutif JKPI, salah satu Staf Ahli Walikota dan ketua Bappelitbangda Kota Ternate pada Senin (27/8/2018) di Kemenpar RI Jakarta.

Diskusi yang melahirkan gagasan tentang East West Cultural Observatory di Kemenpar RI

Bukan tanpa sebab mengapa diskusi ini dilaksanakan di Kemenpar Ri, karena ide awal alih fungsi dan pemanfaatan kediaman (Rumdis) Walikota yang terletak di Kalumata Puncak Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan tersebut adalah terlahir pada tahun 2014 silam yaitu akan diubah fungsi dan dijadikan sebagai Museum Timu Barat, jauh sebelum lahirnya konsep tentang Ternate-Tidore sebagai titik temu peradaban Timur Barat (2017) sebagai rangkaian dari perayaan 500 (lima ratus) tahun pelayaran Spanyol mengelilingi dunia mencari kepulauan rempah-rempah yang akhirnya tiba di Tidore (1521) yang dikongkritkan melalui Seminar Nasional pada Senin (12/2/2018) dengan tajuk : Tidore-Ternate, Titik Temu Peradaban Timur Barat yang berlangsung di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota Tidore Kepulauan.

Dalam perkembangannya, tahun terus berganti, gagasan Museum Timur Barat tenggelam tidak terdengar karena Pemerintah Kota Ternate masih fokus dengan Museum Rempah yang terletak di benteng Oranje. Selama itu pula berbagai pemberitaan media terus bergulir terkait kediaman (rumah dinas) Walikota tersebut (baca Malut Post edisi Selasa 27/9/2016, Fajar Malut  edisi Rabu 11/3/2015). Setelah lama tak terdengar, Wacana Museum Timur Barat kemudian diangkat melalui sebuah pertemuan antara Walikota Ternate bersama SKPD terkait, BPCB Maluku Utara, Kesultanan Ternate, akademisi serta komunitas pada Kamis (16/8/2018). Dalam kesempatan tersebut, akademisi Unkhair Ternate mempresentasikan rancangan pembangunan atau pengembangan Museum Timur Barat dengan konsep Museum Digital. Sebuah gagasan yang patut diapresiasi terkait konsep Museum Digital tersebut mengingat hal semacam ini belum pernah ada di provinsi Maluku Utara.

Nasib Museum Daerah & Gagasan Observatorium Budaya

Namun, patut kita berpikir realistis bahwa nasib Museum-museum dibawah pengelolaan dan pengawasan Pemerintah Daerah pada sebagian besar Indonesia saat ini belum terurus dengan baik, demikian halnya dengan nasib Museum Sultan Iskandar Muhammad Djabir yang terletak dalam kawasan Keraton Sultan Ternate yang dibangun Pemda sejak tahun 2010 hingga kini kosong tanpa koleksi. Nasib serupa dialami Museum Rempah-rempah yang terletak dalam kawasan benteng Oranje, demikian pula Museum Memorial Kesultanan Ternate yang memiliki koleksi berharga dan bernilai sejarah sejak zaman Portugis, Spanyol, dan Belanda hingga kini belum memiliki manajemen pengelolaan yang baik idealnya sebagai museum.

Dengan demikian maka perlu dipertimbangkan rencana pembangunan atau keberadaan museum baru jika museum yang ada belum mendapat perhatian serius. Banyak hal yang harus dibenahi terlebih dahulu termasuk diantaranya adalah berbagai pelatihan antara lain tentang registrasi cagar budaya, field study (studi lapang) pemetaan dan zonasi situs dan kawasan cagar budaya, peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga teknis permuseuman seperti edukator, tenaga register, kurator, konservator, administrator, keamanan, guide museum hingga pembentukan tenaga ahli cagar budaya (TACB) lingkup daerah kota Ternate serta penetapan Cagar Budaya oleh pemerintah daerah atas situs, kawasan, bangunan, struktur dan hal lainnya yang tergolong atau diduga sebagai Cagar Budaya. Ini berarti bahwa kita menyediakan terlebih dahulu sumber daya manusia pengelolanya. Jika tidak dikelola oleh SDM handal maka nasib museum selain sepi pengunjung juga akan sia-sia alias bubazir yang berdampak pada pemborosan anggaran sekaligus berbuah kegagalan karena tanpa sumber daya manusia (SDM) profesional dibidangnya serta tanpa tahapan perencanaan yang matang dalam pembangunan.

Alih fungsi bangunan dari sebuah rumah dinas Walikota menjadi East West Cultural Observatory adalah keputusan tepat dan merupakan sebuah gagasan brilian, dan setidaknya memiliki beberapa alasan yang melatari sekaligus memperkuat ekspektasi saya akan gagasan ini, antara lain:

Sejarah masa lalu telah mencatat, pengaruh penting Ternate sebagai negeri penghasil rempah yang dicari oleh para pedagang Asia hingga bangsa Eropa hingga menjadi rebutan Portugis dan Spanyol yang melatari lahirnya  beberapa perjanjian dunia pada masa lalu, yaitu Traktat Tordesilas (1494) dan perjanjian Zaragosa (1529). Karena perjanjian Tordesilas inilah, pada 1512 Francesco Serrao tiba di Ternate hingga kembali terusir pada 1575. Selain itu, perjanjian inipula juga menjadi alasan pelayaran Ferdinand Magellan bersama 270 awak kapal mulai berlayar ke barat melintasi Samudera Atlantik pada 1519 hingga tiba di Tidore pada tahun 1521 kemudian berhasil kembali ke Spanyol dengan 18 awak pada 1522.

Sementara perjanjian Saragosa (1529) menghasilkan dua poin penting kesepakatan yaitu: pertama: Maluku menjadi daerah di bawah pengaruh Portugis; kedua: Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Pada posisi ini, Ternate bukanlah sekedar objek rebutan bangsa asing karena alasan rempah semata melainkan pula menjadi episentrum peradaban dunia (khazanah berharga perjalanan pengetahuan modern). Sosok penting yang memainkan peran besar adalah A.R. Wallace dengan berhasil menuliskan sebuah makalah hingga akhirnya populer dan dikenal sebagai Letter From Ternate ”On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type” pada Febuari 1858. Makalah Wallace inilah yang mengilhami lahirnya teori evolusi yang dipopulerkan oleh Charles Darwin. Berangkat dari latar historis tersebut, Ternate sesungguhnya membutuhkan sebuah wahana yang berfungsi sebagai sarana edukasi (riset), sekaligus rekreatif (hiburan). East West Cultural Obsevatory (EWCO) adalah jawabannya. Pertanyaannya manfaat apakah yang dapat kita peroleh dari keberadaan EWCO? Jawabannya adalah:

Pertama, secara edukasi akan menambah dan memperluas cakrawala berpikir bagi pengunjung karena disini akan didapatkan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil riset, fasilitas perpustakaan dengan koleksi berbagai judul buku yang menarik tentunya, mini museum Timur Barat, pengetahuan perbintangan (melalui fasilitas teropong bintang) serta berbagai fenomena peristiwa alam jagat raya. Terdapat pula berbagai informasi dan pengetahuan menarik lainnya dari berbagai jenis pertunjukan dalam balutan audiovisual dengan format multimedia tentang alam semesta beserta segala kejadiannya. Tak kalah ketinggalan akan tersedia pula sarang burung berukuran besar disekitar kawasan dengan prioritas burung endemik seperti burung Kakatua, Nuri, dll. Fasilitas toropong bintang akan memberikan pelajaran dan pengalaman tersendiri bagi para anak sekolah, mahasiswa dan publik untuk memahami alam semesta dan ruang angkasa.

Kedua, Observatorium budaya ini akan menjadi sarana rekreasi keluarga dan rekreasi para siswa sekolah atau para anak didik yang akan berkunjung. Dengan sarana sarang burung akan mendekatkan anak-anak yang ditemani orang tua ataupun para siswa yang ditemani para guru untuk lebih dekat mengenal kekayaan alam melalui keberadaan burung endemik yang ada sehingga selain lebih merasa dekat dengan alam, tentunya merasa peduli untuk menjaga dan melestarikan alam terutama mencintai burung endemik melalui sikap melindungi dari kepunahannya. Teropong bintang yang tersedia menjadi wahana rekreasi keluarga yang menarik tentunya sebagaimana keberadaan teopong bintang Bosscha yang menjadi tempat wisata di Bandung atau dapat dikembangkan dikemudian sebagaimana sarana rekreasi edukasi Planetorium di Taman Pintar Jogyakarta.

Penulis saat berkunjung ke Planetorium di Taman Pintar kota Jogyakarta.

Planetorium semacam ini dapat dijadikan sebagai sarana hiburan musik orkestra yang mempunyai latar belakang panorama atau simulasi pemandangan benda-benda langit alam semesta sebagai latarnya. Selain itu juga, fasilitas Amphyteater yang tersedia pada ruang terbuka dapat digunakan sebagai sarana kegiatan pementasan budaya, musik, teatrikal, bahkan orasi.

Katiga, keberadaan East West Cultural Observatory bagi kepentingan riset memiliki beberapa ruang lingkup dan tujuan antara lain:

  1. Meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan data dan informasi serta publikasi hasil observasi dan riset pengetahuan bagi pemajuan kebudayaan.
  2. Meningkatkan peran dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas  kebubayaan dan kepariwisataan dalam kerangka “destinasi pendidikan” denga mengembangkan indikator kunci, pengumpulan data dan alokasi sumber daya dalam perumusan kebijakan
  3. Meningkatnya kemitraan Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dalam upaya pemajuan kebudayaan dan  kearifan lokal melalui fungsi layanan kepustakaan bagi publik dan ilmu pengetahuan sekaligus menganalisa dampak kebijakan kebudayaan yang ada dan potensial serta mengembangkan kegiatan penelitian alternatif yang inovatif, kreatif, dan profesional dengan pendekatan kolaboratif antara tim multi disiplin keilmuan.
  4. Mengembangkan pelatihan dan pendampingan dalam pemajuan kebudayaan dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan serta advokasi dan pemberdayaan masyarakat.
  5. Fokus pada agenda program pemerintah daerah melalui hasil riset dan kajian ilmiah tanpa menduplikasi penelitian yang telah dilakukan pihak manapun dengan masa pengumpulan data berjangka pendek atau jangka panjang yang diperlukan untuk menginformasikannya bagi sebuah proyek atau program tertentu yang menjadi produk sebuah regulasi kebijakan.

 

Rekonstruksi Kebudayaan Melalui OPD

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan perangkat kelembagaan daerah (OPD) yang ada saat ini dapat memberi jaminan atas terwujudnya berbagai perencanaan program dari East West Cultural Observatory sebagaimana yang penulis paparkan diatas? Tentu tidak, jawabannya. Sebagaimana diketahui bahwa mata angin kebudayaan daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami dinamika pada tingkat lokal seiring perubahan sosial dan tatanan dunia global. Sementara, otoritas kewenangan pemerintah daerah sangatlah terbatas, terlebih ketika urusan kebudayaan selama ini tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Sejak Orde Baru, urusan kebudayaan hanya sebatas bidang yang melekat pada Dinas Pendidikan (Dikbud) kemudian mengalami metamorfosa tetap menjadi bidang yang melekat pada Dinas Pariwisata (Disparbud) dan saat ini kembali ke suasana Orde Baru tetap menjadi sebatas bidang yang melekat dengan urusan pendidikan (Dikbud).

Sudah saatnya Ternate sama seperti daerah lainnya di Indonesia dimana Dinas Kebudayaan menjadi terpisah dan otonom. Berdiri sendiri menjadi dinas yang terpisah dari urusan lainnya. Dengan demikian, kita akan lebih semakin fokus mengelola kebudayaan bukan sekedar warisan masa lalu melainkan sebagai investasi masa depan. Tantangan dunia global saat ini seolah menyeret kita terbawa arus peerubahan tanpa kemampuan berdaptasi sehingga cenderung menjadi semakin tercerabut dari akar kebudayaan bangsa Indonesia. Disahkannya Undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2017 lalu, sungguh merupakan peluang bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan dan khaszanah budaya untuk tetap dilestarikan dan dikembangkan. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal patut didorong oleh Pemerintah Daerah sebagai sebuah tanggungjawab politik sekaligus moral. Kehadiran East West Cultural Observatory dapat kita sambut sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan menganalisa, menghindari keterbatasan data sekaligus pengetahuan dalam atmosfir birokrasi dan kerja pemajuan kebudayaan. Karenanya sekali lagi diperlukan kehadiran Dinas Kebudayaan daerah sehingga dapat lebih jeli dan profesional dalam mengembangkan unsur-unsur kebudayaan demi kemajuan bangsa Indonesia.

Salam Pemajuan Kebudayaan !!!

Oleh: Rinto Taib, MSi  (Penulis adalah Pegiat Kota Pusaka & Pemerhati Budaya)