Menetapkan Empat Anggota Baru dan Membahas Program Kerja JKPI

Menetapkan Empat Anggota Baru dan Membahas Program Kerja JKPI

Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang berlangsung di Museum Aceh Kota Banda Aceh, pada Selasa (10/5/2016) secara aklamasi menetapkan Kota Sabang, Kabupaten Siak, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Halmahera Barat sebagai anggota baru Jaringan Kota Pusaka Indonesia.

Dalam Sidang Pleno Rakernas JKPI yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif JKPI, Asfarinal, meminta suara persetujuan dari segenap anggota JKPI untuk menetapkan keempat anggota baru tersebut sebagai anggota penuh di jaringan kota pusaka.

Asfarinal menambahkan, dengan bergabungnya keempat daerah baru, kali ini jumlah anggota JKPI bertambah menjadi 59 anggota yang terdiri dari kota kota dengan kekayaan budaya dan bangunan pusaka warisan kebudayaan.

“Kita berterima kasih kepada semua anggota yang telah menerima dan menetapkan status keanggotaan baru kepada Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Sabang sebagai anggota baru JKPI, kelak, dengan bertambahnya anggota ini, kita bisa berkerjasama melestarikan budaya bangsa,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan Rakernas yang didahului dengan Seminar tentang di Auditorium Dayan Dawood Komplek Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tersebut, juga dibahas berbagai persoalan dan program kerja JKPI periode kepengurusan 2015 – 2018.

Menurut Asfarinal, JKPI saat ini tengah berupaya untuk memfasilitasi anggota untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga dunia atas kekayaan budaya dan heritage yang mereka miliki.

Rekomendasi Rakernas

Selain menetapkan empat anggota baru di JKPI, pelaksanaan Rakernas V yang berlangsung di Kota Banda Aceh dan diikuti oleh Bupati/Walikota anggota JKPI ini melahirkan sejumlah rekomendasi antara lain meningkatkan kerjasama antar anggota JKPI dalam hal kegiatan untuk mempromosikan kegiatan pelestarian pusaka yang tersebar di seluruh Indonesia serta melakukan pendataan seluruh aset pusaka yang ada di Indonesia untuk kemudian dapat dijadikan sebuah buku dalam rangka mempromosikan sejarah Indonesia ke mata dunia.

Rakernas V JKPI juga juga merekomendasikan Kementrian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai induk organisasi JKPI yang akan memfasilitasi program dan kegiatan lintas kementrian.

“Namun yang lebih penting dari semua rekendasi itu, adalah memberikan masukan kepada Presiden RI yang pernah menjadi bagian dari JKPI, agar dapat membantu memfasilitasi rapat lintas kementrian dan lembaga terkait dengan permasalahan aset pusaka yang ada di daerah-daerah dan meminta pemerintah pusat untuk memfasilitasi adanya Dana Alokasi Khusus Cagar Budaya yang diperuntukkan untuk pemugaran dan pemeliharaan situs-situs cagar Budaya,” jelas Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Saaduddin Djamal yang juga salah satu anggota Presidium JKPI Pusat.

Persoalan lain yang juga dibahas dalam Rakernas JKPI yang berlangsung hingga tanggal 13 Mei 2016 ini adalah perlunya ditetapkan Master Plan terkait penataan kawasan cagar budaya dan pusaka.

Rekomendasi dan rumusan strategis yang lahir di Rakernas 2016 diharapkan dapat mengembangkan kerjasama diantara kota-kota yang mempunyai pusaka alam dan pusaka budaya, serta mengembangkan kerjasama para pemangku kepentingan, mendorong peran aktif masyarakat dalam pelestarian pusaka dan pengembangan yang positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Walikota Banda Aceh menambahkan, anggota JKPI jelas membutuhkan perhatian dan perbaikan dan peningkatan berbagai cagar budaya pusaka yang tersebar di beberapa tempat agar berbagai catatan sejarah masa silam dapat ditampilkan lebih konfrehensif, sehingga akan berpengaruh baik ketika harus dilakukan verifikasi dan penilaian oleh pihak berwenang yang akan mengukuhkan suatu daerah sebagai Warisan Dunia. (JKPINews)