Principal

Pusaka (Heritage) saat ini menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang atau kalangan. Tidak hanya sebagai objek tapi juga subjek pembangunan,  Pusaka yang identik dengan warisan pada awalnya hanya ditujukan pada peninggalan lama bangunan atau benda-benda seni, kini telah berkembang ke ruang yang lebih luas seperti kawasan hingga kota bersejarah serta komponen yang semakin beragam.

Pelestarian pusaka di era otonomi daerah sering menghadapi berbagai kendala dikarenakan berbagai gesekan kepentingan. Namun melalui suatu perencanaan yang baik serta kesediaan semua pihak terkait untuk mencari solusi yang efektif, diyakini pelestarian pusaka akan mampu menjadi daya tarik khusus sebagai objek wisata unggulan.

Meskipun demikian, permasalahan yang mendasar  saat ini untuk diatasi adalah rendahnya kepedulian pemerintah kabupaten/kota tentang arti pelestarian pusaka serta pemahaman kebudayaan secara utuh disamping keterbatasan dana. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun program setiap tahunnya haruslah  mencermati berbagai permasalahan di seputar upaya pelestarian pusaka di daerah masing – masing, sehingga kepentingan berbagai pihak dapat terakomodasi dengan baik.

25 Oktober 2008 tahun lalu, Kota Solo mencatat sejarah baru lahirnya  Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Sejarah kelahiran JKPI ini terkait erat dengan penyelenggaraan Konferensi dan Pameran Organisasi Kota Pusaka Eropa-Asia (OWHC Euro-Asia) yang pada saat itu diselenggarakan di Kota Surakarta.  Ir. Jero Wacik, selaku  Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  saat itu bersama 12 walikota ( Solo, Sawahlunto, Banda Aceh, Ternate, Pangkal Pinang, Yogyakarta, Ambon, Salatiga, Bogor, Jakarta Utara, Bengkulu dan Baubau )  membuat sejarah baru tentang pelestarian Pusaka dengan mendirikan organisasi JKPI.

Pendirian JKPI tertuang dalam Deklarasi Surakarta di bidang pusaka (warisan budaya) yang dilangsungkan di joglo belakang rumah dinas walikota Solo. Para founding fathers JKPI bersepakat  mendeklarasikan organisasi  ini. Pada awal kelahirannya, JKPI hanya beranggotakan  12 kota se-Indonesia. Seiring perjalanan waktu dan diskusi resmi pada forum-forum pra-kongres, Kongres serta Rakernas JKPI;  akhirnya disepakati daerah yang berstatus kabupaten diperkenankan jadi anggota JKPI sepanjang memenuhi kriteria dan berkomitmen dalam pelestarian pusaka (tangible and intangible heritage).

JKPI sendiri adalah suatu organisasi di antara pemerintah kota dan atau pemerintah kabupaten yang mempunyai keanekaragaman pusaka alam dan atau pusaka budaya (tangible dan intangible). Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk bersama-sama melestarikan pusaka alam dan pusaka budaya sebagai modal dasar pembangunan masa depan. Adapun tujuan didirikan JKPI adalah:

1.Mengembangkan kerjasama diantara kota-kota yang mempunyai pusaka alam dan pusaka    budaya

2.Mengembangkan kerjasama untuk melestarikan pusaka bersama para pemangku kepentingan

3.Mendorong peran aktif  masyarakat dalam pelestarian pusaka dan pengembangannya yang positif dalam kehidupan bermasyarakat

4. Inventarisasi kekayaan warisan pusaka dari anggota JKPI

5.Mengembangkan pemahaman keberagaman alam  dan  budaya untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia

6.Wadah promosi Pusaka yang ada bagi anggota JKPI

Untuk menguatkan organisasi, pada  Oktober 2009 dilakukan Kongres pertama JKPI di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Dalam kongres ini dikukuhkanlah kepengurusan JKPI periode 2009-2012 dengan tampuk pimpinan dipercayakan kepada Walikota Sawahlunto, Ir. Amran Nur dan Wakil Ketua dipegang Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi). Sementara pada Kongres ke 2 yang diselenggarakan di Kota Surabaya pada Oktober 2012 melahirkan kepengurusan baru dalam bentuk pemilihan 3 (tiga) ketua presidium, yaitu Walikota Surabaya, Walikota Ternate dan Walikota Banda Aceh.

Keseriusan JKPI untuk melakukan program kerja terus ditingkatkan. Hal itu dibuktikan dengan melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Rakernas I dilakukan di Kota Ternate pada   tanggal  21 –  23 Maret 2010, Rakernas II diselenggarakan di Pekalongan pada tanggal 1 – 3 April 2011 dan Rakernas ke III ini diselenggarakan di Kota Blitar, ke-IV di Kota Singkawang, ke-V di Kota Banda Aceh, ke-VI di Kabupaten Gianyar yang sama-sama kita ikuti.

Saat ini, JKPI mulai semakin menguat dengan jumlah anggota 64 kabupaten/kota se Indonesia. Begitu juga dengan posisinya yang semakin diakui. Itu dibuktikan dengan diikutsertakannya organisasi ini menjadi peserta pada forum dunia, World Cultur Fourm (WCF) yang diselenggarakan di Pulau Bali tahun 2013 lalu. Ini membuktikan JKPI sudah dipandang oleh furum besar sekelas WCF.

Respon dan kepedulian pemerintah kabupaten/kota anggota JKPI yang positif ini patut disambut baik, karena dengan semangat otonomi daerah, masing-masing daerah menghargai serta bersemangat untuk melestarikan pusaka-pusaka yang ada di daerahnya. JKPI harus menjadi motivator atau penggerak dalam memelihara dan melestarikan pusaka-pusaka serta terus melakukan peran aktif dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat sistem pelestarian.